HEADLINE

H. Said Sani : Forum Konsultasi Pablik ini Merupakan Rangkaian Dari Proses Penyusunan Rencana Kerja Untuk Tahun 2021

Gayo Lues  – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gayo Lues, Mengadakan Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPK) Tahun 2020, Bertempat di Aula Bepeda, Kamis (13/02/2020),

Acara ini dihadiri oleh unsur Pemerintah Daerah Kabupaten Gayo Lues,Wakil Bupati Said Sani,Kepala Bapeda Ibnu Hafid, Narasumber Wery Ketua DPRK yang di wakili Anggota, Forkopimda, Tim Tas Pos,Rektor Unsyiah PSDKU,Perwakilan Tokoh masyarakat,dan Seluruh SKPK.

Kegiatan Forum Konsultasi Pablik merupakan amanat peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dimana dalam pasal. 80 disebutkan bahwa :
Ayat 1: Rancangan awal RKPK dibahas hersama dengan perangkat kepala Daerah dan Pemangku Kepentingan dalam Forum Komunikasi Pablik untuk memperoleh saran serta masukan.
Ayat 2 : Masukan serta saran sebagai mana di sebut dalam ayat 1 dirumuskan dan dimasukan dalam Nota Kesepakatan Bersama.

Wakil Bupati H. Said Sani mengatakan, Forum Konsultasi Pablik ini merupakan rangkaian dari proses penyusunan rencana kerja pemerintahan Gayo Lues untuk tahun 2021, Seperti yang kita ketahui RKPK juga memuat evaluasi hasil kinerja arah kebijakan, prioritas pembangunan, rancangan Ekonomi,dan kebijakan Keuangan.

“Tahun 2020 ini adalah tahun Ke-3 Kepemimpinan kami Bupati dan wakil Bupati pesan dan harapan kita, setiap program yang di usulkan oleh SKPK dapat mendukung capaian Misi Visi Pemerintah Kabupaten Gayo Lues yang sudah di tetapkan dalam RPJMK tahun 2017 lalu”. Kata Said Sani.

Kepala Bapeda Ibnu Hafid, RKPK ini yang kita susun 2020 untuk rencana kerja tahun 2021 merupakan cikal bakal dari turunan RPJMK 2017 Kabupaten Gayo Lues untuk tahun Ke-4 pencapaian Misi Visi, acara ini merupakan proposal kegiatan tahun ini untuk tahun berikutnya,hari kita membicarkan rancangan awal RKPK tersbut dengan tujuan mendapat kesepakatan bersama sebelum melaksanakan Musrenbang dan berbagai proses kegiatan dan pendekatan kepada masyarakat untuk di jadikan nantinya sebagai kesepakatan akhir/ rancangan akhir menjadi RKPK 2021 .

” Didalam RPJMK 2017-2022 Renstra SKPK kemren itu kiblat kita Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13″ Sebut Ibnu Hafid

Lanjutnya, “Seiring adanya perubahan Regulasi pada tahun tahun 2021 wajib mengakomudir program kegiatan yang di Permendagri No 90, yang secara ketetapan pemerintah menggunakan program kegiatan dan ditambah sub kegiatan”. tutupnya. (ABDIANSYAH)

Show More

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close