BLANGKEJERENHEADLINE

DPRK Gayo Lues Menggelar Rapat Paripurna Tentang Pembahasan Rancana Qanun APBK Tahun Anggaran 2020

GAYO LUES – Ketua DPRK Gayo Lues H. Ali Husin membuka Rapat Paripurna DPRK Gayo Lues Tentang Pembahasan Rencana Qanun Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten  Gayo Lues (DPRK) Tahun Anggaran 2020 Dan Rancangan Qanun Lainnya Masa Sidang I Tahun 2019 bertempat di Gedung DPRK Gayo Lues Jln. Datok Sere Desa Porang Ayu Kecamatan  Blangkejeren Kabupaten  Gayo Lues, Selasa (26/11/2019).

Acara tersebut dihadiri oleh Bupati Gayo Lues H. Muhammad Amru, Wakil Bupati Gayo Lues H. Said Sani , Ketua DPRK Gayo Lues H. Ali Husin, SH, Sekertaris Daerah Gayo Lues H. Thalib, S.Sos, MAP dan Forkopimda Kabupaten Gayo Lues.

Ketua DPRK Gayo Lues H. Ali Husin, SH dalam sambutannya mengatakan “ Sesuai peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 bahwa untuk melaksanakan kebijakan dan petunjuk teknis perencanaan dan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah diperlukan pedomoman anggaran pendapatan dan belanja daerah”.

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 308 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah dan ketentuan pasal 89 ayat 2 peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pelolaan keuangan daerah, ujarnya.

Selain itu disampaikan H. Ali Husin “ Pedoman penyusnan APBD Tahun 2020 meliputi Sinkronisasi kebijakan pemerintah, prinsip penyusnan APBD, kebijakan penyusanan APBD, teknis penyusunan APBD dan hal Khusus lainnya peraturan perundang-undang yang berlaku Visi, Misi tersebut wajib menjadi acuan dalam penganggaran APBK Tahun 2020”.

Prinsip penyusunan APBK tahun 2020 didasarkan sesuai dengan kebutuhan penyelenggara urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, tertib taat pada ketentuan perundang-undang, efesien, ekonomis, efektif, bertsnggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, sebutnya.

Tepat waktu sesuai dengan tahap dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan dan perundang-undang, transparan untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBK, serta partisipatif dengan melibatkan masyarakat dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Peraturan perundang-undang yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya, jelas Ketua DPRK Gayo Lues H. Ali Husin. (ABDIANSYAH)

Show More

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close
Close